Cara Mengajukan Klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan

JKK merupakan singkatan dari Jaminan Kecelakaan Kerja, sebuah program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan kepada para peserta BPJSTK. Iuran Program JKK dibayar oleh Perusahaan tempat dimana peserta bekerja.

Berdasarkan UU peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakan kerja wajib mendapatkan santunan. Khusus bagi peserta yang meninggal dunia atas musibah kecelakaan yang terjadi disaat bekerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar 48 kali kerja, pihak keluarga dapat melaporkan ke BPJSTK.

Untuk itu jika pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS dan mengalami kecelakaan pada saat bekerja maka dapat mengajukan Klaim JKK. Adapun cara pengajuan JKK dapat mengikuti prosedur yang telah dibuat BPJS Ketenagakerjaan dengan prosedur yang sangat mudah. Simak penjabar dari kami mengenai cara mengajukan klaim JKK dari BPJS Ketenagakerjaan.

#Pertama Apabila peserta mengalami kecelakaan pada saaat bekerja, perusahaan wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap 1) dan dikirimkan ke kantor BPJS Ketenagakerajaan paling lambat 2×24 jam sejak kecelakaan itu terjadi, maka segera laporan ketika pekerja mengalami kecelakaan.

#Kedua, Setelah pekerja / tenaga kerja dinyatakan telah sembuh atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat. Perusahaan atau pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap 2) dan dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaaan paling lambat 2×24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal. BPJSTK akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang terjadi menjadi hak tenaga kerja / ahli waris sesuai dnegan ketentuan.

#Ketiga, Form BPJS Ketenagakerjaan 3a yang telah diisi tadi memiliki fungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti sebagai berikut : Fotocopy kartu peserta (KPJ), surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk 3a atau 3c, kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwiansi pengangkutan.

Semua persyaratan tersebut wajib dilengkapi untuk kelancaran proses klaim Jaminan dari program JKK BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya program JKK ini peserta / tenaga kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan santunan berbentuk uang.

Berikut adalah Formulir-formulir yang dibutuhkan:

Formulir Jaminan

Formulir 3 KK 1	Digunakan Untuk Pelaporan Dugaan Kecelakaan Kerja Tahap I	Download
Formulir 3a KK 2	Digunakan untuk Pengajuan Santunan/Manfaat setelah Dipastikan Laporan Kecelakaan pada Tahap I merupakan Kecelakaan Kerja (merupakan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II)	Download
Formulir 3b KK 3	Digunakan oleh Dokter yang Merawat/Dokter Penasehat dalam memberikan catatan medis terkait Kecelakaan Kerja	Download
Formulir 3 PAK 1	Digunakan Untuk Pelaporan Dugaan Penyakit Akibat Kerja Kerja Tahap I	Download
Formulir 3a PAK 2	Digunakan untuk Pengajuan Santunan/Manfaat setelah Dipastikan Pelaporan Penyakit merupakan Penyakit Akibat Kerja (merupakan Laporan Penyakit Akibat Kerja Tahap II)	Download
Formulir 3b PAK 3	Digunakan oleh Dokter yang Merawat/Dokter Penasehat dalam memberikan catatan medis terkait Penyakit Akibat Kerja	Download
Formulir KK-PAK_Lampiran tambahan Form 3, 3a dan 3b	Digunakan sebagai lampiran tambahan jika masih ada informasi tambahan pendukung lainnya pada pelaporan Tahap I/Tahap II, Surat Keterangan Dokter yang merawat/Dokter Penasehat.	Download
Formulir Kendali Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Tahap 1	Digunakan untuk memandu kelengkapan dokumen pendukung lainnya pada Pelaporan Dugaan Kecelakaan Kerja Tahap I.	Download
Formulir Kendali Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Tahap 2	Digunakan untuk memandu kelengkapan dokumen pendukung lainnya pada saat pengajuan santunan / manfaat Kecelakaan Kerja Tahap II.	Download
Formulir Kendali Pengajuan Klaim Jaminan Kematian	Digunakan untuk memandu kelengkapan dokumen pendukung lainnya pada pelaporan kematian peserta bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada masa aktif kepesertaan.	Download
Formulir Kendali Pembayaran Tagihan Jejaring Trauma Center	Digunakan oleh Trauma Center dalam pengajuan klaim perawatan dan pengobatan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.	Download

DAFTAR REGULASI TERKAIT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L) PERINDUSTRIAN DI INDONESIA (Update 2017)

UNDANG - UNDANG

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	UU Uap tahun 1930	Uap (Stoom Ordomontie)
2	UU No. 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
3	UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
4	UU No. 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air
5	UU No. 18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah
6	UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	UU. No. 36 Tahun 2009	Kesehatan
8	UU No. 30 Tahun 2007	Energi
9	UU No. 5  Tahun 1985	Perindustrian
10	UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PERATURAN PEMERINTAH

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	Peraturan Uap tahun 1930	Uap (Stoom Verordering)
2	PP No. 7 tahun 1973	Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
3	PP No. 19 tahun 1973	Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
4	PP No. 11 tahun 1979	Keselamatan Kerja pada Pemurnian & Pengolahan Minyak & Gas Bumi
5	PP No. 50 tahun 2012	Penerapan SMK3
6	PP No. 27 tahun 2012	Izin Lingkungan
7	PP No. 41 tahun 1999	Pengendalian Pencemaran Udara
8	PP No. 43 tahun 2008	Air Tanah
9	PP No. 55 tahun 2012	Kendaraan
10	PP No. 70 tahun 2009	Konservasi Energi
11	PP No. 74 tahun 2001	Pengelolaan B3
12	PP No. 81 tahun 2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
13	PP No. 82 tahun 2001	Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air
14	PP No. 85 tahun 1999	Pengelolaan Limbah B3
15	PP No. 86 Tahun 2013	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja,Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaan Jaminan Sosial
16	PP No. 44 Tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
17	PP No. 21 Tahun 2008	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja    

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	Permentranskop No. 1 - 1976	Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan
2	Permenakertrans No. 1 - 1978	K3 dalam Pengangkutan & Penebangan Kayu
3	Permenakertrans No. 3 - 1978	Penunjukan & Wewenang, serta Kewajiban Pegawai Pengawas K3 & Ahli Keselamatan Kerja
4	Permenakertrans No. 1 - 1979	Kewajiban Latihan Hyper K3 bagi Tenaga Paramedis Perusahaan
5	Permenakertrans No. 1 - 1980	K3 pada Konstruksi Bangunan
6	Permenakertrans No. 2 - 1980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
7	Permenakertrans No. 4 - 1980	Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan APAR
8	Permenakertrans No. 1 – 1981	Kewajiban Melapor PAK
9	Permenakertrans No. 1 - 1982	Bejana Tekan
10	Permenakertrans No. 3 - 1982	Kwalifikasi Juru Las
11	Permenakertrans No. 3 - 1982	Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
12	Permenakertrans No. 2 - 1983	Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
13	Permenakertrans No. 3 - 1985	K3 Pemakaian Asbes
14	Permenakertrans No. 4 - 1985	Pesawat Tenaga & Produksi
15	Permenakertrans No. 5 - 1985	Pesawat Angkat & Angkut
16	Permenakertrans No. 4 - 1987	P2K3 & Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
17	Permenakertrans No. 1 - 1988	Kualifikasi & Syarat-syarat Operator Pesawat Uap
18	Permenakertrans No. 1 -1989	Kualifikasi & Sayarat-syarat Operator Keran Angkat
19	Permenakertrans No. 2 -1989	Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
20	Permenakertrans No. 2 - 1992	Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, & Wewenang Ahli Keselamatan Kerja
21	Permenakertrans No. 4 - 1995	Perusahaan Jasa K3
22	Permenakertrans No. 5 - 1996	SMK3
23	Permenakertrans No. 1 - 1998	Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
24	Permenakertrans No. 3 - 1998	Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
25	Permenakertrans No. 4 - 1998	Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
26	Permenakertrans No. 3 – 1999	Syarat-syarat K3 Lift untuk Pengankutan Orang dan Barang
27	Permenakertrans No. 26 - 2015	Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
28	Permenakertrans No. 28 - 2015	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat
29	Permenakertrans No. 44 - 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
30	Permenakertrans No. 10 - 2016	Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja
31	Permenakertrans No. 10 - 2016	Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja
32	Permenakertrans No. 8 - 2010	Alat Pelindung Diri
33	Permenakertrans No. 9 - 2010	Operator dan Petugas Pesawat  Angkat dan Angkut
34	Permenakertrans No. 9 - 2016	K3 Pekerjaan Ketinggian
35	Permenakertrans No. 15 - 2008	P3K di Tempat Kerja
36	Permenakertrans No. 31 - 2015	Instalasi Penyalur Petir
37	Permenakertrans No. 13 - 2011	NAB Faktor Fisika dan Kimia
38	Permenakertrans No. 37 - 2016	Bejana Tekan dan Tanki Timbun
39	Permenakertrans No. 38 - 2016	Pesawat Tenaga & Produksi
40	Permenakertrans No. 33 - 2016	Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

2. Peraturan Menteri Kesehatan

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	PermenKes No. 28 - 2011	Klinik
2	PermenKes No. 492 - 2010	Persyaratan Kualitas Air Minum
3	PermenKes No. 48 - 2016	Standar K3 Perkantoran
4	PermenKes No. 70 – 2016 (Mengganti Permenkes 1405)	Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
5	PermenKes No. 56 - 2016	Penyelenggaraan Pelayanan PAK
6	PermenKes No. 24 - 2016	Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
7	PermenKes No. 57 - 2016	Gerakan Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri

3. Peraturan Menteri Lingkungan

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	PermenLH No. 2 – 2007	Recycle & Retrofit
2	PermenLH No. 3 – 2008	Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3
3	PermenLH No. 5 – 2006	Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
4	PermenLH No. 06  - 2013	PROPER
5	PermenLH No. 8 – 2010	Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan
6	PermenLH No. 13 – 2010	UKL dan UPL
7	PermenLH No. 63 – 2016	Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3
8	PermenLH No. 68 – 2016	Baku Mutu Air Limbah Domestik
9	PermenLH No. 9 - 2010	Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Menteri Perhubungan

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	PermenHub No. 21 – 2015	Standar Keselamatan Penerbangan
2	PermenHub No. 26 – 2015	Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3	Permenhub No. 20 – 2015	Standar Keselamatan Pelayaran

Keputusan Menteri

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	Kepmernaker 155 – 1984	Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2	Keputusan Bersama Menaker dan Men PU No 174 - 1986 No. 104/KPTS/1986	Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
3	Kepmenaker RI No 1135 - 1987	Bendera keselamatan dan Kesehatan Kerja
4	Kepmenaker RI No 333 - 1989	Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
5	Kepmenaker RI No 245 - 1990	Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
6	Kepmenaker RI No 51 - 1999	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
7	Kepmenaker RI No 186 – 1999	Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
8	Kepmenaker RI No 197- 1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
9	Kepmenakertrans RI No 75 - 2002	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.
10	Kepmenakertrans RI No 235 Tahun 2003 tentang	Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
11	Kepmenakertrans RI No 68 - 2004	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Instruksi Menteri

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	Instruksi Menteri Tenaga Kerja No 11 - 1997	Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

Surat Edaran dan Keputusan Dirjen

No.	Nomor dan Tahun Peraturan	Tentang
1	Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No 84 Tahun 1998	Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan.
2	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 407 -  1999	Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.
3	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 311 - 2002	Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik

Note :

Untuk Baris tabel dengan isi warna kuning artinya sudah ada peraturan terbaru terkait yang diatur pada regulasi tersebut. Kalau ada pembaruan atau ada peraturan yang terlewat tolong beritahu di komentar. Terima kasih